Pemkab Mimika Lakukan Monev Program Pembangunan Berkelanjutan

TIMIKA | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 di kantor Bappeda, Jumat (25/8/2023).

Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Mimika Septinus Timang yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan, tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antara daerah, kelompok pendapatan dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif.

“Pencapaian target pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih komperenshif dengan memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil (ormas) dan media, pelaku usaha, serta akademisi dan pakar,” paparnya.

Septinus melanjutkan wujud dari komitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan di Mimika diawali dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Mimika nomor 205 tahun 2021 tanggal 10 juni 2021 tentang pembentukan tim koordinasi daerah pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Mimika 2020-2024.

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah yang siap untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah daerah telah melakukan penyusunan beseline sekaligus evaluasi capaian tpb /sdgs Kabupaten Mimika tahun 2019-2024 sebagaimana yang ditentukan dalam pedoman teknik penyusunan rencana aksi pembangunan berkelanjutan yang disusun sebagai rencana kerja 5 (lima )tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian target kabupaten mimika.

“Untuk menjalankan amanat Perpres no.59/2017 Pemda Mimika bersama dengan beberapa organisasi non-pemerintah telah membuat rencana aksi daerah (RAD) tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Mimika periode 2020-2024 yang disahkan pada tahun 2021 yang lalu,” tegasnya.

Mengingat masih banyak tujuan, target dan indikator pembangunan berkelanjutan yang menjadi kewenangan perangkat daerah kabupaten kota yang belum terakomodir dalam RAD tersebut, maka pemkab harus terus mensosialisasikan RAD ini dan dapat mengisi atau revisi atas dokumen tersebut dengan maksud agar semua organisasi pelaku pembangunan pemerintah maupun non pemerintah yang belum terakomodir dalam RAD tersebut bisa ikut serta.

“Untuk perangkat daerah cukup menyampaikan program kerjanya terutama program kerja pada tahun 2023 dan 2024 yang terkait dengan tujuan dan indikator yang ada dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan agar dapat di catat dalam RAD yang direvisi sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Septinus menegaskan dengan pencatatan atau monitoring dan evaluasi, maka peran dan kontribusi dari pemerintah, organisasi dalam pencapaian Tpb/Sdgs akan dapat diketahui oleh publik.

“Adanya pencatatan ini dalam RAD, maka diharapkan akan terjadi sinergitas dalam program-program pembangunan di Kabupaten Mimika, membuka peluang kolaborasi multi pihak untuk memperbesar dampak yang dihasilkan bagi masyarakat serta meminimalisir kemungkinan terjadinya program kerja yang tumpang tindih dan terjadi percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mimika,” tutupnya.

Sementara itu, narasumber kegiatan dari Bappeda Mimika Siska menerangkan monev program Pembangunan Berkelanjutan usai pihaknya menjalankan dan mengisi setiap matrik dalam program tersebut sejak 2021 hingga 2022, sehingga perlu dilakukan evaluasi lanjutan setelah pada tahun sebelumnya juga dilakukan kegiatan serupa.

“Ada tambahan beberapa target dan tujuan, juga ada target yang belum terisi di setiap OPD pelaksana pada 17 tujuan (program pembangunan berkelanjutan) kami juga melakukan evaluasi untuk data kami di Bappeda,” jelasnya.