JAYAPURA | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menjanjikan segera membayar tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP bagi seluruh Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Kepastian itu disampaikan Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, Senin (5/6/2023).
Ridwan beralasan keterlambatan pembayaran TPP lantaran minim atau keterbatasan anggaran. Namun anggaran TPP ini akan bersumber atau tersedia pada APBD Perubahan.
“Dana sebesar Rp8 triliun itu kami (pemerintah) bagi menjadi empat, sehingga hanya tersisa Rp2,3 triliun saja. Makanya TPP baru tersedia di APBD Perubahan,” ujar Rumasukun.
Ia mengatakan kesejahteraan pegawai menjadi hal penting, namun harus mengikuti dengan kinerja prestasi.
Dengan adanya keterbatasan anggaran, kemungkinan penerimaan TPP tidak sebesar seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Yang pemerintah akan bayarkan sekitar 55 persen saja. Mohon doanya agar Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) bisa dapat uang lagi supaya kita bisa dapat seperti tahun lalu,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi keuangan Pemprov Papua saat ini, Ridwan Rumasukun mengimbau seluruh ASN untuk tetap bekerja maksimal.
“Kalau ada pegawai yang tidak terima adanya pengurangan TPP, nanti kami berikan surat peringatan. Jika masih keterlaluan, maka kami akan pecat. TPP itu bukan hak, yang hak itu kalian kerja baru dapat gaji. Kalau ada yang keras kepala nanti kita kasih berhenti, apalagi DOB masih kurang pegawai,” tegas Rumasukun.
Tinggalkan Balasan