Pemkab Mappi Selesaikan Pembayaran Tanah Masyarakat di 14 Titik

MAPPI | Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua Selatan, telah menyelesaikan pembayaran tanah masyarakat di 14 titik di tahun 2022.

Pembayaran tanah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022 sebesar Rp59.000.000.000.

Pembayaran ditransfer langsung ke rekening pemilik tanah oleh panitia pengadaan tanah.

Adapun 14 titik tanah yang dibayarkan, yakni pembangunan Terminal Simpang Mur, Lapangan Upacara Kepi, Bandara Kepi Qatpera, Bandara Kepi Yarqhom, Kantor Kejaksaan, pembangunan Asrama MSC, pembangunan Kantor Pertanahan, SD YPPK St. Yosep Monana.

Kemudian pembangunan Pusat Pelatihan, pembangunan Pasar Kuliner, SD Muin, Bandar Udara Girimio Aboge, pembangunan Dermaga Penyebrangan ASDP Bade, pembangunan Kantor dan Rumah Mesin PT. PLN Area Merauke Lisdes Bade.

Penjabat Bupati Mappi Michael R. Gomar mengatakan, pengadaan tanah untuk fasilitas pemerintah yang mau dijual masyarakat tentu harus dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang ditujukan, sehingga dinas tersebut dapat melakukan perencanaan secara akurat.

Selain itu, tanah yang akan dijual harus didasari dengan dokumen-dokumen yang lengkap.

Khusus Bidang Pertahanan di Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pendataan aset tanah yang ada di Kabupaten Mappi.

Khusus kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Gomar mengharapkan untuk melakuman pendataan semua aset yang dimiliki Pemkab.

“BPKAD diharapkan ini menjadi cacatan penting yang harus dilakukan terkait pendataan aset-aset daerah baik kendaraan, bangunan, tanah maupun aset lainnya,” tutur Gomar, Kamis (22/12/22).

Gomar menambahkan, prosedur pembayaran tanah oleh panitia pengadaan tanah yang dibentuk, harus berkoordinasi dengan pemilik tanah untuk melihat langsung secara keseluruhan lokasi tanah tersebut layak atau tidak.

Kedepannya akan diterapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), agar satuan harga jual permeter bisa diketahui secara keseluruhan oleh Dinas Pendapatan Daerah, dan akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

“Untuk harga tanah disepakati secara bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah, sehingga disitulah akan ada mediasi kesesuaian harga pembelian tanah, dan dari hasil mediasi tanah akan dilaporkan kepada bupati,” ujar Gomar.

“Kemudian, sistem pembayaran tanah dilakukan secara transfer rekening, maka khusus pada masyarakat yang hari ini menerima uang tanah, harap kalau ada oknum pejabat yang meminta pemotongan uang tanah harap dilaporkan kepada saya,” tambah Gomar.

Gomar melanjutkan, 14 lokasi tanah yang diselesaikan oleh pemerintah saat ini, tetapi karena ada dua lokasi tanah yang belum diselesaikan secara baik, maka pemerintah hanya selesaikan yang 12 lokasi tanah tersebut.

Uang yang disediakan oleh pemerintah sudah ada di rekening masing-masing pemilik tanah, dan untuk sementara 2 lokasi tanah yakni tanah Lapangan Upacara Kepi dan lokasi tanah Bandar Udara Girimio Aboge sementara rekeningnya diblokir.

Setelah 2 lokasi tanah tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, maka uang tanah akan di transfer ke rekening pemilik tanah.

“Harapan saya segala dokumen-dokumen serta administrasi pembayaran tolong dilengkapi secara baik dan benar, dokumen pelepasan tanah juga harus langsung diserahkan pada panitia pengadaan tanah, supaya menjadi dasar bagi pemerintah untuk membayar lokasi tanah tersebut,” tutur Gomar.

“Pembayaran lokasi tanah akan dibayar selamat dua hari, sehingga sangat diharapkan pada masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di kota kepi, dan uang yang diberikan oleh pemerintah harap bisa digunakan dengan baik terutama untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidup keluarga,” tambah Gomar mengakhiri.

editor : Aditra